<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13691723\x26blogName\x3daryveron\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tyazmanians.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tyazmanians.blogspot.com/\x26vt\x3d8987670759279455026', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
      

Sunday, July 31, 2005

Pejabat Depkeu Jadi Tersangka Korupsi KPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Kantor Wilayah II Jakarta, Ditjen Perbendaharaan Negara, Sudji Darmono, sebagai tersangka dalam kasus korupsi Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menerima dana sebesar 79 ribu dollar AS dan Rp342 juta yang berasal dari dana taktis.



"Berdasarkan keterangan Kepala Biro Keuangan KPU, Hamdani Amin, Sudji telah menerima uang sebesar 79 ribu dollar AS dan Rp342 juta," kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Tumpak Hatorangan Panggabean, kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta, Kamis (28/7) malam.



Menurut Tumpak, kasus tersebut akan berkembang dengan adanya tersangka lain karena ada dugaan uang itu dibagi-bagikan kepada pejabat Depkeu lainnya karena berdasarkan keterangan Sudji ke penyidik, dia hanya menerima 40 ribu dollar AS. Untuk kepentingan penyidikan, lanjutnya, Sudji ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak hari ini.



Mengenai motivasi pemberian itu apakah supaya Ditjen Anggaran Depkeu memberikan persetujuan revisi penggunaan anggaran dana pemilu 2004 yang isinya antara lain memberikan persetujuan untuk mata anggaran pengadaan asuransi bagi 5,7 juta petugas KPPS di seluruh Indonesia dalam Pilpres putaran I 2004 senilai Rp14,8 miliar, Tumpak belum menjelaskan.



"Nanti kita lihat motivasinya dalam penyidikan lebih lanjut. Sebagai pejabat negara, menerima uang saja sudah dapat dijerat oleh pasal 11 UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata Tumpak.



Sudji sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Perbendaharaan XV Surabaya namun dua hari yang lalu dipindahkan ke Jakarta. Tumpak menambahkan, perkara penerimaan dana taktis ini cukup sederhana sehingga jika nanti berkembang dengan adanya tersangka lain kemungkinan akan diperkarakan secara berkelompok. Sudji Darmono merupakan pejabat negara pertama diluar KPU yang menjadi tersangka dana taktis KPU.



Sementara itu terhadap pejabat lain seperti di BPK yang mengaku ikut menerima dana taktis tersebut apakah ikut dijadikan tersangka, Tumpak menjawab hal itu melihat perkembangan penyidikan selanjutnya. Sudji tiba di Kantor KPK, Jalan Veteran Jakarta sekitar pukul 14.15 WIB dan keluar pukul 19.00 WIB yang langsung dibawa ke rutan Polda Metro Jaya.



Sudji sendiri kepada wartawan mengakui telah menerima uang namun sudah dikembalikan semuanya. "Ya iya saya terima, tapi kan sudah saya kembalikan," kata dia sebelum dibawa ke rutan Polda Metro Jaya. Sewaktu menerima uang tersebut, jabatan Sudji adalah Direktur Pembinaan Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Depkeu.

dikutip dari: Kompas

Saturday, July 30, 2005

Empat tersangka pelaku bom London ditahan

Empat tersangka pelaku bom London 21 Juli
Empat orang tersangka pelaku bom London 21 Juli berhasil ditangkap dalam sebuah penyergapan terpadu di London dan Roma.
Dua penangkapan di London diyakini merupakan tersangka pelaku bom di stasiun kereta bawah tanah Oval di London Selatan dan bis nomor 26 di London Timur. Penangkapan itu dilakukan di kawasan Notting Hill dan Kensington Utara.
Sementara tersangka pelaku bom di stasiun kereta bawah tanah Shepherd's Bush, London Barat berhasil ditangkap di Roma.
Tersangka itu bernama Osman Hussain yang merupakan warga Inggris kelahiran Somalia.
Pihak kepolisian juga menahan dua orang perempuan di stasiun Liverpool Street yang diduga terkait aksi peledakan bom yang gagal tersebut.
Hari terbaik
Polisi kini tengah menginterogasi Yasin Hassan Omar yang diyakini sebagai tersangka serangan bom di stasiun kereta Warren Street. Ia berhasil ditangkap hari Rabu lalu di Birmingham.
Sementara dua orang tersangka yang ditangkap di London adalah Muktar Said Ibrahim, yang berupaya meledakkan bom di sebuah bis di kawasan London Timur, dan seorang pria yang belum disebutkan namanya oleh polisi yang berupaya melakukan serangan bom di stasiun kereta bawah tanah di London Selatan.
Para saksi mata menyebutkan mereka mendengar tiga tembakan dan sebuah ledakan keras, saat para petugas kepolisian yang mengenakan topeng memasuki salah satu rumah di kawasan Notting Hill.
Sementara penangkapan seorang tersangka lain di Roma masih belum diketahui rinciannya.
Kepolisian Scotland Yard menyebut keberhasilan penangkapan ini sebagai hari terbaik sejak 21 Juli.
-------------------
Keterangan foto tersangka pelaku bom London 21 Juli :
1. Yassin Hasan Omar, 24 tahun, tersangka pelaku bom di stasiun kereta Warren Street, London Utara.2. Muktar Said Ibrahim, 27 tahun, tersangka pelaku bom di bis no.26 di London Timur.3. Pria ketiga, belum disebutkan namanya, tersangka pelaku bom di stasiun kereta Oval, London Selatan.4. Osman Hussain, ditahan di Roma, tersangka pelaku bom di stasiun kereta Shepherd's Bush, London Barat.
dikutip dari: BBC Indonesia

RI Protes Keras, Kapal Malaysia Masuk Pulau Jemur.

JAKARTA--MIOL: Pemerintah Indonesia menyatakan protes keras terhadap insiden pelanggaran wilayah kedaulatan RI oleh Kapal Diraja Malaysia Knembela-14 di sekitar perairan Pulau Jemur di Sumatera Utara pekan ini.
Jakarta juga akan meminta Kuala Lumpur mengekstradisi sejumlah nelayan Malaysia yang sempat ditangkap oleh Kepolisian Indonesia di perairan Sumatera Utara, namun dilepaskan di tengah tekanan keberadaan Angkatan Laut Malaysia.
Juru Bicara Deplu-RI, Yuri Oktavian Thamrin, di Jakarta, Jumat, mengungkapkan bahwa pada Jumat siang Deplu memanggil duta besar Malaysia untuk Indonesia ke Gedung Deplu di Pejambon, Jakarta Pusat, untuk menyampaikan protes tersebut.
"Hari ini Deplu memanggil Dubes Malaysia di Jakarta untuk menyampaikan protes kita," kata Yuri.
Yuri mengatakan Pemerintah Indonesia akan meminta otoritas Malaysia menindak tegas para tentara Malaysia yang telah melanggar wilayah kedaulatan RI dan terlibat dalam insiden, yang akhirnya memaksa kepolisian Indonesia melepaskan nelayan Malaysia yang mereka tangkap.
"Jika benar terjadi pelanggaran wilayah laut kita, tentu kita akan minta ada tindakan disiplin yang dilakukan terhadap para prajurit Malaysia yang terlibat dalam insiden itu," kata Yuri.
Deplu juga akan meminta Pemerintah Malaysia untuk mengekstradisi para nelayan Indonesia yang sempat ditangkap Kepolisian Malaysia untuk diadili di Indonesia.
"Pada waktunya nanti kita akan minta dilakukan ekstradisi terhadap ketiga awak trawler yang ditengarai melakukan illegal fishing di kawasan kita," tegasnya.
Indonesia dan Malaysia telah memiliki Perjanjian Ekstradisi tahun 1974.
Tentang insiden Rabu lalu, Yuri mengutip laporan yang diterima Deplu dari kepolisian Indonesia bahwa kapal patroli polisi RI bernomor 201 yang dinakhodai Brigadir Kasdi memang terlibat insiden dengan kapal milik
Malaysia.
Awalnya, ujar Yuri, kapal patroli RI yang sedang berada di sekitar 26 mi laut dari Pulau Jemur mendapati ada tiga kapal trawler (penangkap ikan) Malaysia, yang ditengarai tengah mencuri ikan.
"Oleh karena itu, untuk menegakkan kedaulatan laut, tentu kapal trawler
itu kita tangkap dan ketika dibawa ke arah Belawan (di Sumatera Utara, red), ada kapal Diraja Malaysia, KD Knembela dengan nomor lambung 14," katanya.
Ia tidak menjelaskan lebih lanjut insiden yang terjadi, namun informasi sebelumnya dari berbagai sumber dilaporkan bahwa saat kapal patroli Indonesia sedang menggiring ketiga kapal nelayan Malaysia menuju pelabuhan terdekat, tiba-tiba KD Knembela-14 dan helikopter Malaysia M-502 datang mendekati kapal patroli RI.
Para nelayan kapal Malaysia itu mempergunakan kehadiran Knembela-14 dan helikopter M-502 untuk melepaskan diri dengan cara kekerasan.
Kapal milik polisi perairan Polda Sumut itu, yang konon berukuran kecil karena awaknya hanya enam orang, akhirnya melepaskan para nelayan setelah terlibat adu argumentasi dengan tentara AL Malaysia.
Sementara itu, seperti dikutip The Jakarta Post, Direktur Kepolisian Air Mabes Polri, Brigjen Pol N. Sutisna, mengatakan "Kita akhirnya melepaskan para nelayan itu karena dipaksa di bawah todongan senjata pelaut Malaysia. Mereka mengintimidasi kita dan meminta petugas (kapal patroli Polda Sumut) naik ke atas kapal Angkatan Laut Malaysia," katanya.
(Ant/OL-03)
dikutip dari: Media Indonesia

Thursday, July 28, 2005

UK hacker fights US extradition

A UK man described as the 'world's biggest hacker' appeared in court today to fight an attempt to extradite him to the US to face charges of hacking military computers.
Gary McKinnon, 39, allegedly broke into 97 US government computers causing $700,000 worth of damage. Among the charges, he is accused of deleting system files and logs at a US Navy base, leaving its 300 plus computers inoperable.
Lawyer for the US Government, Mark Summers, said the hacking was 'intentional and calculated to influence and affect the US government by intimidation and coercion'.
McKinnon left a note on one computer, criticising US foreign policy as 'akin to government sponsored terrorism' and pledging to continue his campaign of disruption. Following his arrest he admitted that his ultimate goal was to access the military's classified information network. He later told The Guardian that he hacked the computers to prove that the US had evidence of UFOs
Having gained access to the computers, he installed remote access and admin software that allowed him to subsequently control the machines undetected.
'He effectively owned those computers,' said Summers.
Simon Aughton

Polisi Bongkar Peredaran Telepon Seluler "Aspal"

Jakarta: Polisi membongkar peredaran telepon seluler gelap,
yang biasa dikenal dengan sebutan "BM" (black market) dan dijual tanpa garansi.
"Barang-barang itu sebagian dipasarkan di Roxy Mas Jakarta,"
ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya
Komisaris Besar Syahrul Mamma, Kamis (28/7).
Dikatakannya, awalnya polisi menemukan pedagang yang menawarkan telepon seluler "BM".
Perbedaan harganya dibandingkan dengan merek resmi mencapai Rp 500-700 ribu.
Polisi lalu meminta keterangan FH, pedagang di Roxy Mas yang ditetapkan menjadi tersangka.
FH mengaku mendapatkan barang dari AT, perakit yang didatangkan oleh EW dari Singapura.
Sumber Tempo menuturkan, barang-barang tersebut dibeli dari daerah Cleamenti, Singapura.
Barang-barang dikirimkan ke Indonesia secara terpisah sehingga pajaknya menjadi lebih murah.
Di Indonesia barang ini dirakit kembali sebelum dijual.
Perakitan diduga dilakukan di sebuah apartemen di kawasan Jembatan Dua, Jakarta Barat.
Selama dua pekan pengamatan, polisi mendapati beberapa mobil boks keluar masuk
dari halaman apartemen itu. Pada 20 Juli 2005 sekitar pukul 15.00 WIB, polisi memergoki
mobil boks yang mengangkut telepon seluler merek Nokia.
Dari keterangan sopir mobil books itulah polisi mendapati kegiatan perakitan berbagai tipe.
Ratusan telepon seluler ?BM? pun disita, di antaranya bertipe 3220, 3230,
6600, 6020, 7610, 3200, 3100, dan 1100.
Sampai saat ini ketiga tersangka tidak ditahan. Status kejelasan mengenai penahanannya
akan menunggu hasil penyelidikan dari Pelabuhan Tanjung Pinang,
Kepulauan Riau, tempat barang-barang tersebut tiba dari Singapura ke Indonesia
tanpa dilengkapi dokumen. Saat ini tim dari Polda Metro Jaya sudah berangkat
ke Riau untuk penyelidikan kasus ini.
.Indriani
Dikutip dari: (TEMPO Interaktif )

Ada Perwira Polri Punya Rekening Rp800 Miliar...!!!!

Jakarta, CyberNews. Direktur Eksekutif Aliansi Masyarakat Independen Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Amipka) David Ridwan Betz mengatakan ada perwira tinggi di lingkungan Polri yang memiliki saldo rekening hingga Rp800 miliar.
"Saya rasa jumlah rekening perwira tingga yang dilaporkan PPTAK (Pusat Pelaporan Transaksi dan Analisa Keuangan) sangat bervariasi. Ada yang Rp3 miliar hingga Rp800 miliar," kata David Ridwan di Jakarta, Kamis (28/7). Sebelumnya, PPATK menemukan jumlah yang tidak wajar dalam 15 rekening milik perwira tinggi Polri. Hal itu kemudian dilaporkan ke Kapolri Jenderal Polisi Sutanto untuk ditindaklanjuti.
Namun, PPATK tidak mempublikasikan nama-nama pemilik rekening atau jumlah isi rekening. Diduga, isi rekening tidak wajar dibandingkan dengan gaji perwira tinggi Polri. "Kalau jumlahnya baru Rp3 miliar saja itu masih normatif dan wajar tapi kalau mencapai Rp100 miliar hingga Rp800 miliar maka jumlah itu sudah sangat ganjil dan perlu dikejar untuk mengetahui asal aliran dana sebesar itu," katanya.
Ia mengatakan, kekayaan para perwira itu tidak saja tersimpan dalam bentuk rekening bank tapi juga berupa rumah, valuta asing, mobil termasuk menyimpan uang di bank dengan memakai nama keluarga dekat atau kolega. "Kami mendesak kepada Kapolri untuk memeriksa aliran dana yang ada dalam rekening itu yang selama ini tidak pernah tersentuh. Penyelidikan ini penting karena laporan kekayaan perwira tinggi ini banyak yang dimanipulasi," ujarnya.
Menurut dia, yang memiliki rekening tidak wajar sebenarnya tidak hanya 15 perwira tapi ada sekitar 300 orang terutama perwira berpangkat komisaris jenderal, inspektur jenderal dan brigadir jenderal yang memiliki jabatan strategis. "Kami mendukung penyidikan rekening ini dengan UU No 15/2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang," katanya.
Ia menyinyalir, para perwira tinggi ini menerima aliran dana dari berbagai kasus kejahatan. Namun yang terbanyak adalah perjudian, narkoba dan pembalakan hutan. "Sumber lain yang cukup besar adalah penghentian perkara, penyuapan pejabat, penyelundupan minyak, penggelembungan proyek dan komisi proyek dari para rekanan," ujarnya.

Suram, Masa Depan PTS di DIY

Yogyakarta, CyberNews. Akibat menurunnya minat lulusan SMA meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi di DIY, masa depan sejumlah perguruan tinggi swasta bakal suram. Selain itu, kemungkinan masuknya PT asing semakin mengancam keberadaan PTS di Kota Pelajar.
Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) DIY Sugiyanto mengungkapkan kondisi tersebut kepada wartawan di kantornya, Jalan Tentara Pelajar, Yogyakarta, Kamis (28/7). ''Bukan hanya PTS yang terancam dengan masuknya PT asing tetapi juga PTN,'' ujar Sugiyanto.
Saat ini di DIY terdapat 108 PT anggota Aptisi. Dia nelihat dari jumlah itu, sekitar 50 persen merupakan PT kecil dan sangat kecil. Kriteria kecil, jelasnya, tiap program studi mempunyai mahasiswa 100 atau kurang setiap tahunnya. ''Mereka yang kecil ini tergolong susah, bukan berarti mau bubar tetapi ke depannya memang semakin sulit,'' katanya.
Dia mengimbau sebaiknya pemerintah tidak tergesa-gesa menandatangani kesepakatan pasar bebas. Dunia pendidikan menjadi pertimbangan yang harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya hanya beberapa PT saja yang siap menyambut pasar bebas.
Perguruan tinggi yang siap menghadapi masuknya PT asing menurutnya hanya yang sudah besar dan mapan. Belum tentu PTN saja sebab masih banyak PTN di luar Jawa yang juga bakal kedodoran untuk bersaing dengan pihak asing.

Dikutip dari: (Suara Merdeka Kamis, 28 Juli 2005 : 21.21 WIB)