<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13691723\x26blogName\x3daryveron\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://tyazmanians.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://tyazmanians.blogspot.com/\x26vt\x3d8987670759279455026', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
      

Tuesday, August 09, 2005

Gizi Buruk Hanya Dianggarkan Rp 1 M

SEMARANG - DPRD Jawa Tengah gagal menganggarkan biaya revitalisasi pos pelayanan terpadu (posyandu). Padahal revitalisasi posyandu sering disuarakan para pengambil kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah, setelah merebaknya gizi buruk dan polio. Sementara itu, dalam perubahan APBD 2005, penanganan gizi buruk hanya dianggarkan Rp 1 miliar.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jateng mengakui kegagalan tersebut. Menurut anggota Fraksi PAN, Riza Kurniawan, meski fraksinya memperjuangkan bantuan Rp 1 juta setiap desa di Jawa Tengah untuk revitalisasi posyandu, namun karena kurangnya dukungan politik dalam rapat-rapat di lembaga perwakilan, usulan itu gagal direalisasikan.

''Dalam pembahasan perubahan APBD 2005 Jateng, kami mengusulkan itu,'' kata dia di Semarang, Minggu (7/8).

Fraksi PAN berharap, dalam APBD mendatang, pemerintah agar lebih peduli terhadap permasalahan gizi, khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak balita. Anggota Fraksi PAN lainnya, Thontowi Jauhari menambahkan, perbaikan gizi bagi mereka, adalah investasi cerdas bagi masa depan bangsa.

Dalam bidang kesehatan, Fraksi PAN prihatin karena permasalahan gizi buruk balita hanya dianggarkan Rp 1 miliar dalam pembahasan perubahan APBD. Itu pun muncul dalam rapat panitia anggaran, karena sebelumnya gubernur tidak mengajukan bersamaan dengan pengajuan rencana APBD perubahan.

''Ini menandakan, derita rakyat belum mampu menyentuh hati para pengambil kebijakan secara signifikan. Mestinya, permasalahan gizi buruk balita dapat dianggarkan sedikitnya Rp 10 miliar. Ini menandakan APBD tidak berpihak kepada rakyat,'' tutur dia.

Sementara itu, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), H Noor Rosyadi mengemukakan, fenomena gizi buruk, busung lapar, polio yang ditemukan di Jateng, merupakan fenomena yang terjadi pada masyarakat miskin dengan berbagai latar belakang.

" Karena itu, Fraksi PKB berharap perlu dilakukan kebijakan perbaikan gizi masyarakat melalui peningkatan sarana jaringan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Khususnya di daerah sulit dan terpencil,'' ungkapnya.

Adapun anggota Fraksi Partai Golkar, Hj Kusdilah T Sudjio mengungkapkan, anggaran gizi buruk yang dialokasikan pada perubahan APBD difokuskan pada revitalisasi posyandu dan membantu pelaksanaan keluarga berencana. Selain itu, salah satu penyebab adanya gizi buruk adalah kurangnya sumber-sumber protein di desa. Karena itu, Fraksi Partai Golkar juga meminta segera dirancang peraturan daerah mengenai lingkungan yang memungkinkan tumbuhnya sumber-sumber protein nabati ataupun hewani.

dikutip dari: Suara Merdeka

0 Comments:

Post a Comment

<< Home